AgendaKaltimNews.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, melaksanakan kegiatan reses selama dua hari, pada 31 Oktober hingga 1 November 2024, di berbagai wilayah di Samarinda. Reses ini dilakukan di lima titik, yakni Kelurahan Baqa, Mangkupalas, Rapak Dalam, Mesjid, dan Handil Bakti di Palaran. Dalam kesempatan ini, Andi Satya turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari.
Salah satu isu utama yang diangkat masyarakat adalah tentang sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri, terutama di tingkat SMA. Banyak orang tua mengeluhkan bahwa terbatasnya jumlah sekolah negeri di zona tertentu menghambat anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang seharusnya mereka tuju. Hal ini menjadi semakin rumit karena biaya sekolah swasta yang tidak terjangkau oleh banyak keluarga di Samarinda.
“Saya mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait sistem zonasi ini. Banyak warga yang merasa kesulitan untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri karena terbatasnya sekolah di zona mereka. Pada saat yang sama, biaya untuk sekolah swasta terlalu tinggi, sehingga anak-anak terhambat pendidikannya,” ungkap Andi Satya. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan zonasi ini agar dapat mengakomodasi semua anak, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sekolah negeri.
Selain itu, Andi Satya juga mendengar berbagai harapan dari masyarakat mengenai fasilitas pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih terbuka. “Pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia, dan itu harus dijamin oleh pemerintah. Tidak seharusnya ada anak yang terhambat untuk bersekolah hanya karena masalah zonasi atau keterbatasan ekonomi,” ujar Andi Satya. Ia berharap agar pemerintah dapat segera memberikan solusi terkait persoalan ini, sehingga semua anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.
Tidak hanya masalah pendidikan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur yang belum memadai, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya yang perlu segera diperhatikan oleh pemerintah. (adv)
