AgendaKaltimNews.com, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengungkapkan keprihatinannya terkait penempatan guru honorer yang telah lulus PPPK di Kalimantan Timur, yang menurutnya masih kerap berubah-ubah dan belum merata. Hal ini, ujarnya, menjadi salah satu persoalan baru dalam dunia pendidikan di Kaltim, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Sejumlah sekolah, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi kekurangan guru untuk mengajar mata pelajaran tertentu, termasuk guru tata boga dan teknologi informasi (TI) di SMK. Namun, hingga kini mereka belum mendapatkan tambahan dari guru honorer yang diangkat menjadi guru PPPK,” jelas Salehuddin pada Rabu (13/11/2024).
DPRD Kaltim, menurut Salehuddin, telah menyuarakan pentingnya penambahan guru sejak 2021, mengingat jumlah guru yang pensiun tiap tahun terus meningkat sementara pengangkatan guru baru masih terbatas. Walau ada pengangkatan melalui skema PPPK, distribusi tenaga pengajar belum memadai untuk memenuhi kebutuhan di seluruh daerah.
“Walaupun kita telah banyak mengangkat guru melalui PPPK, kita tetap mengalami kekurangan. Ditambah lagi dengan kebijakan zonasi dari kementerian yang membuat distribusi guru tidak merata,” ujarnya, mengungkapkan contoh kasus bahwa banyak guru honorer yang setelah lulus PPPK justru dipindahkan ke sekolah lain yang tidak begitu membutuhkan, sehingga sekolah asal kembali kekurangan guru. (adv)
