AgendaKaltimNews.com, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Politik uang, kata Fuad, sering kali menjadi alat yang digunakan untuk memanipulasi suara pemilih dan melemahkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan adil dan transparan.
“Politik uang adalah bentuk manipulasi yang melemahkan prinsip demokrasi. Praktik ini hanya menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas dan kepedulian terhadap rakyat. Pemimpin yang terpilih melalui politik uang sering kali lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan untuk kepentingan rakyat banyak,” ujar Fuad saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (24/11/2024).
Fuad menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik. Masyarakat yang memahami sistem politik dan hak-haknya sebagai warga negara akan lebih sulit untuk dimanipulasi oleh iming-iming materi yang sering ditawarkan oleh pelaku politik uang.
“Kita perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka paham akan bahaya politik uang. Harapannya, ke depan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih pemimpin. Mereka harus memilih berdasarkan integritas dan kapasitas, bukan karena pemberian materi atau iming-iming jangka pendek,” tegas Fuad.
Lebih lanjut, Fuad mengajak masyarakat untuk tidak hanya fokus pada pencapaian pemilu yang sukses, tetapi juga aktif dalam mengawasi proses pemilihan. Menurutnya, pengawasan yang ketat dari masyarakat dapat membantu meminimalisir terjadinya praktik politik uang. Fuad juga menekankan bahwa setiap individu yang menemukan indikasi politik uang seharusnya tidak takut untuk melaporkannya kepada pihak berwenang.
“Jangan takut untuk melaporkan praktik politik uang yang terjadi. Kita harus bersama-sama melawan praktik kotor ini. Laporan masyarakat sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Tanpa pengawasan yang aktif dari masyarakat, praktik ini bisa terus berkembang dan merusak integritas pemilu kita,” tambah Fuad.
Fuad juga menegaskan perlunya sinergi yang erat antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum dalam memerangi praktik politik uang. Semua pihak, menurutnya, harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan bebas dari korupsi.
“Kolaborasi antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum harus diperkuat. Jika semua pihak serius melawan, kita bisa mewujudkan demokrasi yang sehat dan dapat dipercaya. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa demokrasi benar-benar berfungsi untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” jelas Fuad.
Sebagai penutup, Fuad berharap bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat menjadi momentum perubahan menuju demokrasi yang lebih bersih dan berkualitas. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan Pilkada sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Mari kita jadikan Pilkada sebagai ajang memilih pemimpin yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki integritas tinggi. Pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi Kalimantan Timur dan Indonesia. Dengan mengutamakan demokrasi yang bersih dan jujur, kita bisa memastikan masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkas Fuad. (adv)
