AgendaKaltimNews.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, meminta perhatian serius pemerintah terhadap polemik kelangkaan BBM yang terjadi di Samarinda. Fuad menyoroti banyaknya pedagang BBM eceran yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama kelangkaan BBM di kota tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu bertindak tegas dengan melibatkan aparat keamanan untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Dalam keterangannya, Fuad menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya telah membuat regulasi untuk melarang penjualan BBM tanpa izin resmi. Namun, kendala utama terletak pada pelaksanaannya yang belum efektif. “Upaya dari pemerintah dan Pertamina sebenarnya sudah ada, baik dalam bentuk regulasi maupun pembagian subsidi BBM. Sayangnya, selalu ada saja oknum yang memanfaatkan celah ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fuad mengungkapkan bahwa adanya kerja sama antara oknum pembeli dan petugas SPBU juga menambah panjang masalah. Ia menyebut bahwa sejumlah pembeli BBM menawarkan imbalan tertentu untuk mendapatkan BBM dalam jumlah besar, yang kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. “Akibat praktik ini, stok BBM di SPBU cepat habis, antrean pun mengular, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapat pasokan yang cukup,” kata Fuad.
Politisi dari Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya sosialisasi aturan penjualan BBM kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, edukasi mengenai pentingnya pemenuhan aturan distribusi BBM tidak hanya ditujukan kepada konsumen, tetapi juga kepada penjual. “Ini bukan sekadar soal ketersediaan BBM, tapi juga soal keamanan. Pedagang BBM eceran sering kali tidak memenuhi standar keamanan, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Fuad meminta pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pedagang BBM eceran. Ia menilai bahwa penjualan BBM tanpa izin ini harus ditindak tegas demi melindungi warga dari potensi bahaya kebakaran dan kelangkaan yang terus berlanjut. “Pemerintah harus memperkuat pengawasan agar kelangkaan ini bisa segera teratasi dan masyarakat merasa aman,” tutup Fuad. (adv)
