agendakaltimnews.com, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi tuduhan mengenai pengurangan anggaran Beasiswa demi keuntungan proyek tertentu. Ia menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan merupakan fitnah belaka.
“Proses penganggaran di pemerintahan dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Tuduhan adanya keuntungan fisik sebesar 10 persen yang ditujukan kepada DPRD dan Pj Gubernur tidak benar,” tegas Hasanuddin. Politisi dari Partai Golkar yang mewakili Dapil Kota Balikpapan ini menjelaskan bahwa peran antara eksekutif dan legislatif dalam penganggaran sangat berbeda. Eksekutif memiliki rencana kerja (Renja) tersendiri, sementara DPRD bertugas mengawasi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat.
“Program Beasiswa sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, dan pengelolaan anggaran setelah disahkan berada di tangan eksekutif,” lanjut pria yang akrab disapa Hamas ini. Menanggapi isu aliran keuntungan 10 persen dari proyek Pokir yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, Hasanuddin menyarankan agar pihak yang menyebarkan isu tersebut mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim.
“Jika benar ada dana tersebut, Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah pihak yang paling tepat untuk dimintai keterangan,” ujarnya. Hasanuddin juga menegaskan bahwa tuduhan semacam itu tidak hanya menuduh Pj Gubernur, tetapi juga Sekda dan Kepala Dinas yang bersangkutan.
Ia mengingatkan bahwa tuduhan yang tidak berdasar bisa merusak reputasi institusi pemerintah dan dapat memiliki konsekuensi hukum. Hasanuddin mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Proses penganggaran di pemerintahan sangat transparan. Setelah disahkan oleh DPRD, pengguna anggaran sepenuhnya berada di eksekutif. Tuduhan bahwa legislatif terlibat dalam pengelolaan anggaran adalah asumsi yang keliru,” paparnya. Di akhir keterangannya, Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim senantiasa mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk Proyek Pokir yang berasal dari hasil reses anggota DPRD.
“Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang kami tampung saat reses, tetapi pelaksanaannya berada di tangan eksekutif. Tuduhan bahwa kami terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah tidak benar,” tegas Hasanuddin. (adv)
