agendakaltimnews.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia
Rakor, yang diselenggarakan di Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI dan dipimpin oleh Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dihadiri oleh narasumber baik secara langsung maupun virtual, termasuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian dan lembaga, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.
Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa ada dua persoalan utama yang dibahas dalam rakor tersebut, yaitu masalah disabilitas dan inflasi ketahanan pangan.
“Ada dua hal yang dibahas, yaitu masalah disabilitas yang akan dimasukkan ke dalam anggaran, baik APBN maupun APBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, juga masalah persiapan dalam menghadapi ketahanan pangan atau inflasi karena dampak dari El Nino, seperti banjir dan masalah lainnya,” ungkap Hasanuddin Mas’ud.
Menanggapi dampak bencana yang mungkin terjadi, terutama terkait cuaca dan kondisi alam, ketua DPRD Kaltim menyampaikan bahwa persiapan dan antisipasi perlu dilakukan, khususnya di daerah yang berpotensi terkena dampak seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Prakiraan cuaca menyatakan bahwa beberapa daerah memiliki potensi banjir sebagai dampak dari El Nino. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi hal ini. Hal tersebut termasuk dalam penanganan inflasi ketahanan pangan dan harus dimasukkan dalam APBN dan APBD setiap provinsi,” jelasnya.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah, terutama gubernur bersama DPRD, diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi persoalan ketahanan pangan dan inflasi yang mungkin timbul.(adv)
