
agendakaltimnews.com – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia
Rakor yang digelar di Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir serta dihadiri oleh narasumber yang hadir secara langsung maupun virtual, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian dan lembaga, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.
Hasanuddin Mas’ud menyatakan bahwa ada dua persoalan yang menjadi perhatian dari rakor tersebut, yaitu persoalan disabilitas dan inflasi ketahanan pangan.
“Ada dua yang dibahas, yaitu soal disabilitas. Jadi disabilitasnya mau dimasukkan ke dalam anggaran, mau APBN maupun APBD setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian soal persiapan ketahanan pangan atau inflasi karena ada dampak el nino, seperti banjir dan lain sebagainya,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketika mengikuti rakor di ruang Audio Visual lantai 2 Kantor DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa terkait penanganan terhadap dampak bencana tersebut, berkaitan hal ini dibagi menjadi tiga daerah, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Jadi ada beberapa, menurut prakiraan cuaca, tempat-tempat yang mengalami banjir dampak dari el nino. Nah, itu yang harus segera diantisipasi. Maka itu yang dimasukkan ke dalam inflasi ketahanan pangan, dan itu juga dimasukkan ke dalam APBN dan APBD setiap provinsi,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur bersama DPRD, diminta untuk melakukan persiapan dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan atau inflasi.(adv)