agendakaltimnews.com – Menjelang akhir tahun, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPRD Kaltim yang berlangsung pada Selasa (7/11/2023). Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin, memastikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan untuk memastikan kerja Dinas PUPR-PERA dan DPRD Kaltim berjalan baik.
Meski demikian, Syafruddin menyampaikan catatan terkait progres pengerjaan Dinas PUPR-Pera Kaltim yang masih berada pada tingkat sekitar 60 persen. Hal ini dianggap belum maksimal mengingat sisa waktu yang tinggal kurang dari dua bulan. Pihak Komisi III sepakat untuk memaksimalkan serapan anggaran dengan mendorong percepatan penuntasan pembangunan sesuai program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Segera selesaikan proyek-proyek yang tertunda atau bermasalah, dan hindari proyek yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi,” tegas Syafruddin. Ia juga mengungkapkan bahwa 12 organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk PUPR-Pera Kaltim, mendapatkan raport merah dari Gubernur Kaltim karena serapan anggarannya kurang maksimal. Komisi III berharap agar OPD yang belum mencapai target dapat memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2023.(adv)
