agendakaltimnews.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengungkapkan bahwa salah satu hambatan dalam kemajuan sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) adalah adanya sejumlah sekolah dengan status lahan yang masih bermasalah. Masalah ini mencakup ketidakjelasan status lahan, baik dalam hubungan dengan masyarakat maupun antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Masalah lain yang dihadapi adalah kehabisan lahan untuk membangun ruang kelas baru di sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri serta sekolah menengah atas (SMA) negeri. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan sekolah baru di berbagai kabupaten dan kota.
Salehuddin menyatakan keprihatinannya atas masalah ini dan menegaskan bahwa kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan sektor pendidikan di Kaltim. Meskipun dia tidak merinci sekolah mana yang terkena dampaknya, dia meyakini bahwa masih ada sekolah di Kaltim yang memiliki status lahan yang belum terselesaikan.
Untuk mengatasi masalah ini, Salehuddin mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut. Selain itu, dia menyarankan pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgas) yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah status lahan tersebut.
Menurut Salehuddin, Satgas ini harus melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pertanahan. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penyelesaian masalah status lahan sekolah dengan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.
Dia juga menjelaskan bahwa seharusnya proses transisi penyerahan aset, sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya sudah selesai pada tahun 2016. Namun, hanya sebagian kecil sekolah di Kaltim yang telah menyelesaikan transisi tersebut.
Dengan dorongan untuk pembentukan Satgas dan kerja sama yang lebih baik antara berbagai pihak, Salehuddin berharap bahwa masalah status lahan untuk fasilitas pendidikan dapat segera diatasi. Hal ini akan memungkinkan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih efektif dalam membantu pembangunan sekolah dan penambahan ruang belajar, serta memastikan bahwa fasilitas pendidikan di Kaltim dapat memenuhi kebutuhan siswa dengan lebih baik.(adv)
