agendakaltimnews.com -Muhammad Udin, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, telah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengevaluasi program Rumah Layak Huni (RLH), khususnya yang mendapatkan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Permintaan evaluasi ini muncul karena ia memperhatikan bahwa ada rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan, tetapi berada di luar jangkauan perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyumbangkan dana CSR.
“Kita perlu mempertanyakan nasib masyarakat yang berada di luar lingkaran dampak perusahaan, karena mereka mungkin tidak mendapatkan manfaat dari program ini. Oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujar Udin pada Minggu, 22 Oktober 2023.
Sebanyak 5.135 rumah telah mendapat manfaat dari program RLH dengan partisipasi dari 10 perusahaan yang telah berkomitmen untuk membantu percepatan program tersebut. Hal ini dianggap sebagai kewajiban bagi seluruh perusahaan yang terlibat.
Udin juga memberikan apresiasi terhadap upaya Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi, dalam meluncurkan program RLH dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltim.
Saat ini, tugas ini diwariskan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk melanjutkan program RLH dan tugas-tugas lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Udin berharap agar Pj Gubernur dapat proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga legislatif untuk menjalankan program ini dengan baik. (adv)
