AgendaKaltimNews.com, Anggota DPRD Kalimantan Timur, dr. Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang telah disahkan pada Agustus 2024, harus segera diimplementasikan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Perda tersebut mengharuskan 75% dari tenaga kerja yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan di Kaltim untuk berasal dari tenaga kerja lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Satya dalam sebuah diskusi publik yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Timur, yang berlangsung di Cafe Bagios, Samarinda, pada Senin malam (11/11/2024). Dalam diskusi yang dihadiri oleh banyak mahasiswa dari berbagai universitas di Samarinda, Andi Satya menyampaikan bahwa meskipun Perda tersebut sudah disahkan, pelaksanaan Perda tersebut masih terhambat karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur teknis pelaksanaannya. “Meskipun Perda ini sudah disahkan dan diharapkan dapat memberi peluang bagi tenaga kerja lokal, tetapi belum adanya Pergub yang menjadi pedoman pelaksanaannya menyebabkan kebijakan ini belum bisa dijalankan dengan optimal,” ujarnya.
Andi Satya mengungkapkan bahwa, setelah adanya Pergub, proyek-proyek besar yang saat ini sedang berjalan di Kaltim, termasuk pembangunan infrastruktur terkait Ibu Kota Negara (IKN), harus dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Dengan adanya kebijakan ini, ia berharap tenaga kerja lokal Kaltim dapat terlibat secara langsung dalam pembangunan daerah mereka, mengingat banyaknya proyek strategis yang membutuhkan sumber daya manusia. “Kita berharap proyek-proyek besar yang sedang berlangsung di Kaltim dapat menyerap tenaga kerja lokal, agar masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri,” ungkap Andi Satya.
Sebagai politisi muda, Andi Satya juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam konteks politik dan pembangunan, terutama di tengah rencana besar pemerintah untuk menjadikan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara. Ia mengajak seluruh politisi muda untuk memiliki peran aktif dalam membangun daerah, serta memberikan perhatian lebih pada sektor ketenagakerjaan lokal di Kaltim. “Peran kita sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal, dan tidak hanya melihat pembangunan dari sisi infrastruktur semata,” tegasnya. (adv)
