AgendaKaltimNews.com, Wacana penghapusan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan ini dinilai masih memiliki berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan jumlah sekolah dasar, menengah pertama, dan sekolah lanjutan atas di zona atau kecamatan tertentu.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pahlevi, menyatakan bahwa sistem zonasi memang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Reza mengakui bahwa permasalahan zonasi masih menjadi isu besar, khususnya di daerah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan.
“Kita lihat nanti ketentuannya ke depan, di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, maupun di kabupaten-kabupaten. Kalau memang kebijakan zonasi ini dihapus, kita akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” kata Reza saat ditemui di GOR Kadrie Oening Sempaja pada Sabtu (23/11/2024).
Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, Reza mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang muncul dari sistem PPDB berbasis zonasi adalah jarak antara rumah calon siswa dengan sekolah yang seringkali tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
“Misalnya, ada warga yang tinggal di Kelurahan A atau Kecamatan A, tapi tidak bisa masuk sekolah di wilayah zonasi yang ada di kelurahan atau kecamatan tempat tinggalnya. Ini sangat merugikan orang tua dan siswa yang sudah berharap untuk mendapatkan akses pendidikan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka,” ungkap Reza.
Reza juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan merata. “Pemerintah perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Kita membutuhkan simulasi dan evaluasi menyeluruh agar sistem PPDB ini dapat benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat secara adil,” tambahnya.
Sistem zonasi yang awalnya dirancang untuk memperbaiki pemerataan pendidikan di Indonesia, sering kali menemui kendala di lapangan, terutama di daerah-daerah dengan distribusi sekolah yang tidak merata. Di Kalimantan Timur, contohnya, distribusi sekolah yang tidak merata menjadi tantangan besar bagi warga di daerah tertentu.
Reza berharap kebijakan yang akan datang dapat mengatasi masalah ketimpangan ini dan memberikan solusi yang lebih komprehensif. “Kami berharap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, dapat lebih baik ke depan. Kebijakan yang diambil harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menambah beban bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
