AgendaKaltimNews.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, kembali menyoroti pentingnya penerangan jalan umum (PJU) sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar di Benua Etam. Menurutnya, penerangan jalan yang memadai bukan hanya mendukung kenyamanan masyarakat, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan aksesibilitas di seluruh wilayah Kaltim, khususnya di daerah yang masih minim penerangan.
“Program PJU sangat penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kaltim, oleh karena itu, kami mendorong agar proyek ini segera direalisasikan,” ujar Sapto Setyo Pramono dalam pernyataan yang diberikan kepada wartawan di Samarinda, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, isu proyek PJU kini kembali menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan Kaltim, terutama setelah adanya diskusi lebih lanjut mengenai kebutuhan infrastruktur penerangan di berbagai daerah yang masih kekurangan fasilitas tersebut.
Integrasi PJU dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Sapto menjelaskan bahwa salah satu langkah penting untuk mewujudkan program PJU adalah dengan memastikan proyek tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi dan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Sebelumnya, PJU sudah masuk dalam RKPD dan dianggap sebagai program prioritas oleh pemerintah provinsi. Namun, untuk memastikan kelancaran realisasi proyek ini, kami perlu memastikan bahwa nomenklatur proyek ini dicantumkan secara resmi dalam dokumen perencanaan anggaran daerah,” jelas Sapto.
Tantangan Administratif dan Pentingnya Nomenklatur yang Jelas
Menurutnya, salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proyek infrastruktur, termasuk PJU, adalah masalah administratif yang tidak terselesaikan. Tanpa adanya nomenklatur yang jelas dan tertulis, proyek tersebut bisa terkendala, bahkan berpotensi menjadi temuan audit oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menyusun dan mengajukan nomenklatur resmi dalam dokumen anggaran daerah untuk menghindari masalah tersebut.
“Saya tegaskan, bahwa pencairan dana untuk proyek PJU harus didasarkan pada nomenklatur yang sudah jelas. Jika tidak, ada potensi masalah dalam audit nantinya, yang tentu saja akan memperlambat realisasi program ini,” tambah Sapto.
Harapan untuk Pembangunan yang Lebih Terarah dan Optimal
Sapto berharap dengan adanya regulasi yang lebih terstruktur, penganggaran PJU akan menjadi lebih transparan dan terencana dengan baik. Dengan dukungan anggaran yang memadai serta kelengkapan administrasi yang jelas, proyek PJU di Kaltim diharapkan bisa terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta mendukung kemajuan pembangunan daerah.
“Kami berharap, seluruh usulan dalam RKPD bisa segera terealisasi tanpa adanya kendala yang berarti. PJU adalah salah satu kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan di Kaltim, dan kami berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan lancar,” tutup Sapto Setyo Pramono. (adv)
