AgendaKaltimNews.com, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, memberikan pandangan kritis mengenai penerapan Kurikulum Merdeka yang saat ini sedang diuji coba di Indonesia. Dalam sebuah diskusi dengan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, Sapto menekankan bahwa kurikulum tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang memiliki tantangan besar, terutama terkait dengan keragaman budaya, etnis, dan karakteristik daerah yang sangat beragam.
“Saya menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka mungkin lebih cocok diterapkan di negara dengan jumlah penduduk yang lebih kecil dan homogen, seperti Switzerland. Indonesia, dengan lebih dari 280 juta penduduk, memiliki tantangan yang berbeda. Kita memiliki keberagaman yang luar biasa yang tidak bisa disamaratakan,” ujar Sapto dalam wawancara di acara resesnya di Yayasan Medika Samarinda, Selasa (5/11/2024).
Sapto menjelaskan bahwa meskipun tujuan Kurikulum Merdeka adalah untuk memberikan kebebasan bagi para siswa dalam menentukan jalur pendidikan mereka, Indonesia dengan keragaman budaya dan etnis memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Ia berpendapat bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik pendidikan yang unik, dan ini harus dipertimbangkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh.
“Implementasi kurikulum semacam ini di kelas tertentu atau daerah yang lebih homogen mungkin tidak menjadi masalah. Namun, di daerah-daerah dengan keberagaman budaya, pendekatan serupa mungkin akan menemui banyak kendala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu melakukan kajian ulang tentang bagaimana kurikulum ini bisa diterima di daerah yang memiliki kondisi sosial yang sangat berbeda,” tambahnya.
Sapto juga menyoroti masalah kesiapan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah. Menurutnya, penerapan kurikulum ini akan memerlukan fasilitas yang memadai serta tenaga pengajar yang terlatih dengan baik. Ia khawatir jika kurikulum ini diterapkan tanpa persiapan yang matang, hal itu justru akan memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia.
“Apakah seluruh daerah di Indonesia sudah siap dengan kurikulum ini? Apakah tenaga pengajar kita sudah mendapatkan pelatihan yang cukup? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita menerapkan kurikulum baru di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Sapto berharap agar masukan yang disampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang penerapan Kurikulum Merdeka. Menurutnya, langkah ini akan membantu memastikan bahwa pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik, adil, dan menyeluruh, serta mampu mengakomodasi keberagaman yang ada. (adv)
