
AgendaKaltimNews.com, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Subandi, mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Tiga permasalahan utama yang disorot adalah kurangnya penerangan jalan umum (PJU), terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih, dan ancaman banjir yang belum tertangani di beberapa wilayah di provinsi tersebut.
Subandi mengungkapkan, kebutuhan penerangan jalan umum sangat penting bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang minim pencahayaan saat malam hari. Jalanan yang gelap, menurutnya, tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan risiko keamanan, terutama bagi perempuan. “Banyak warga yang merasa was-was ketika melintas di jalan yang minim penerangan, terutama di sudut-sudut kota pada malam hari,” ucap Subandi pada Kamis (31/10/2024). Ia menyatakan, upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan fasilitas publik seperti penerangan perlu segera ditindaklanjuti agar keamanan masyarakat terjamin.
Selain itu, Subandi menyoroti akses air bersih yang masih sulit dijangkau di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Menurutnya, air bersih merupakan hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah untuk masyarakat. Di samping itu, banjir juga menjadi isu yang krusial, terutama di daerah-daerah yang rawan terendam saat musim hujan. “Permasalahan ini berulang setiap tahun, tetapi belum ada langkah konkret yang dirasakan masyarakat sebagai solusi jangka panjang,” tegasnya.
Subandi menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjangkau semua wilayah, tidak hanya yang berada di perkotaan saja. “Kita ingin pembangunan yang berkeadilan. Semua masyarakat, baik yang di pusat kota maupun di daerah, berhak merasakan manfaat dari pembangunan,” ujarnya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berjanji akan terus menyuarakan kebutuhan ini di DPRD, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya menyentuh kota-kota besar tetapi juga pelosok-pelosok wilayah di Kalimantan Timur.
Ia berharap, dengan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, setiap keluhan yang muncul dapat ditangani dengan tepat dan cepat. “Masyarakat harus aktif menyuarakan kebutuhan mereka, dan pemerintah wajib meresponsnya dengan solusi yang konkret,” tutup Subandi. (adv)